EFEKTIVITAS KEBIJAKAN “TAKSI ONLINE” DI KOTA SURABAYA (Studi tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayekdalam Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus di Kota Surabaya dan mengetahui peta instrumen kebijakan Penyelenggaran Angkutan Sewa Khusus di Kota Surabaya. Permasalahan yang terjadi adanya kesenjangan antara angkutan daring dan angkutan konvensional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih mendalam mengenai penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Kota Surabaya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan penyelenggaran angkutan sewa khusus di Kota Surabaya sejauh ini tidak efektif. Hal tersebut diketahui dari lima kriteria yang digunakan dalam penilaian efektivitas instrumen kebijakan yaitu: 1) kepatuhan kelompok sasaran terhadap instrumen kebijakan masih sangat rendah ; 2) pelaksanaan pengawasan dalam implementasi kebijakan masih sangat lemah; 3) penegakan peraturan tidak mampu membuat kelompok sasaran patuh pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017; 4) instrumen kebijakan tidak berhasil mengedukasi atau mengarahkan kelompok sasaran; dan 5) tujuan yang ingin dicapai belum jelas.Pemetaan ulang instrumen kebijakan antara lain kebijakan khusus untuk provider atau pihak penyedia aplikasi agar instrumen kebijakan mengenai pembatasan kouta taksi online dapat diterapkan; kebijakan mengenai driver angkutan online/angkutan sewa khusus yang menjadikan pekerjaan sambilan (freelance);kebijakan mengenai mekanisme pengawasan penyelenggaraan taksi online (angkutan sewa khusus) di Kota Surabaya; kebijakan untuk pihak penegak peraturan; serta kebijakan mengenai jam operasional angkutan sewa khusus